Sejarah Singkat Kabupaten Timor Tengah Selatan

Beberapa penulis Belanda yang pernah bertugas di Timor mengungkapkan bahwa sejarah datangnya leluhur penguasa-penguasa di Timor berasal dari jazirah Malaka, jauh sebelum kedatangan orang-orang Portugis dan Belanda di sebelah barat dan selatan Pulau Timor. Akan halnya suku Dawan di Timor Tengah Selatan, mempunyai tiap sub suku yaitu Sub Suku Mollo, yang mendiami daerah yang kini disebut Mollo Utara, Mollo Selatan, Polen, Fatumnasi, Mollo Barat, Mollo Tengah, Tobu dan Nunbena. Sub Suku Amanuban, yang mendiami daerah yang kini disebut Amanuban Timur, Amanuban Barat, Amanuban Tengah, Amanuban Selatan, KiE, Kot’olin, Kuanfatu, Batu Putih, Oenino, Kolbano, Kualin, Noebeba, Kuatnana, Fautmolo dan Fatukopa, Sub Suku Amanatun, mendiami daerah yang kini dikenal sebagai Amanatun Utara, Amanatun Selatan, Boking, Toianas, Nunkolo, Kokbaun, Noebana dan Santian. Pada masa awal pembentukan Kabupaten Timor Tengah Selatan, ketiga sub suku ini memiliki peran yang besar.

Namun tidak terlepas juga dari peran penguasa Belanda pada masa feodal. Dalam masa pemerintahan penguasa Belanda, wilayah kerajaan dari ketiga sub suku besar di sebut dengan swapraja. Kerajaan Mollo mengikatkan diri pada Korte Verklaring pada tanggal 10 Mei 1916, disusul kerajaan Amanuban pada tanggal 24 Pebruari 1923, dan kerajaan Amanatun pada tanggal 24 Pebruari 1924. Ketentuan itu diikat dan diatur dalam zelfbestuur regellen 1938 (Staadblad 1938 No.529), yang karenanya ketiga kerajaan itu digabung dalam satu wilayah pemerintahan yang bersifat lokal dengan nama Onderafdelling Zuid Midden Timor yang dipimpin oleh seorang Controleur. Setelah menaklukkan seluruh rakyat dari ketiga kerajaan ini, Pemerintah Belanda menetapkan O’besi (Kapan) pada Tahun 1907 sebagai pusat pemerintahan. Onderafdelling Zuid Midden Timor meliputi tiga kerajaan (landschap) berstatus otonomi meliputi Kerajaan Mollo, Kerajaan Amanuban dan Kerajaan Amanatun. Ketiganya dipimpin oleh seorang raja/Kepala Daerah Swapraja.

Karena letak O’besi (Kapan) jauh dari wilayah Kerajaan Amanuban dan Kerajaan Amanatun, maka Kompeni Belanda di bawah Controleur Telep merencanakan untuk memindahkan ibu kota Onderafdelling Zuid Midden Timor dari O’besi ke SoE, dan terealisasi pada tahun 1919 dengan membangun perumahan pegawai Belanda, asrama polisi dan tentara Belanda di SoE. Pemerintahan Belanda di SoE baru berjalan efektif dan secara resmi pada tahun 1922 (1 September 1922) yang ditandai dengan penanaman pohon beringin yang berlokasi di lapangan bola voli Polres TTS sekarang.


Menjelang kedaulatan tahun 1948-1952, Pemerintah Republik Indonesia yang pertama di Timor Tengah Selatan dijabat oleh C.M.K. Amalo sebagai Utusan Pemerintah Daerah (UPD) yang kemudian diganti menjadi Kepala Pemerintahan Setempat (KPS). Setelah penyerahan kedaulatan, Pemerintah Setempat di Timor Tengah Selatan dijabat oleh M. Sapya (1952-1954), kemudian oleh D.C. Saudale (1954-1959). Berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur) maka secara resmi terbentuklah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 20 Desember 1958, dengan ibu Kota Kabupaten adalah SoE. Pada saat itu wilayah pemerintahan di Kabupaten TTS terdiri dari 3 wilayah swapraja yaitu Amanuban, Amanatun dan Mollo. Ketiga Swapraja/kerajaan ini meliputi 17 wilayah administratif Kefetoran dan 198 Ketemukungan. Dengan terbentuknya Daerah Swatantra Tingkat II di Propinsi NTT sesuai UU No. 64 Tahun 1958, maka dengan SK Mendagri tanggal 9 Desember 1958 No. Up.7/16/42, Hendrik Rihi Kanadjara diangkat sebagai Pejabat Sementara Bupati TTS (1959-1960). Sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan, juga membentuk DPRD dan memimpin Dewan Pemerintah Daerah (DPD) dan menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah Definitif. Status Daerah Swapraja dihapus berdasarkan SK. Gubernur NTT tanggal 26 September 1960 Nomor : 52/Des.40/8/4, sesuai Undang-undang Nomor 1/1959 dan Undang-undang Nomor 18 tanggal 1 September 1965 serta Penetapan Presiden Nomor 6/1959. Sesuai SK Gubernur NTT tanggal 20 Juli 1963 Nomor : 66/1/32, terbentuklah 8 Kecamatan, yang berbasis pada ketiga wilayah swapraja antara lain:

(1) Kecamatan Mollo Utara,
(2) Kecamatan Mollo Selatan,
(3) Kecamatan Amanuban Barat,
(4) Kecamatan Amanuban Selatan,
(5) Kecamatan Amanuban Tengah,
(6) Kecamatan Amanuban Timur,
(7) Kecamatan Amanatun Selatan dan
(8) Kecamatan Amanatun Utara.

Berdasarkan SK Gubernur NTT Nomor: 20 Tahun 1970 tanggal 25 Pebruari 1970, dibentuk Koordinator Pemerintahan Kota SoE. Kemudian dibentuk 6 Perwakilan Kecamatan berdasarkan SK Gubernur NTT Nomor 67 Tahun 1970 tanggal 4 Nopember 1970. Berdasarkan SK Bupati TTS Nomor 69 Tahun 1969, jumlah desa gaya baru di Kabupaten TTS sebanyak 166 buah desa.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2002 bertambah menjadi 21 kecamatan dan 112 desa/kelurahan. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2006 wilayah kecamatan dimekarkan menjadi 23 kecamatan dan 221 desa/kelurahan, dan sampai saat ini melalui Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 29 Tahun 2007 wilayah kecamatan dan desa dimekarkan dari 23 kecamatan menjadi 32 kecamatan, 228 desa dan 12 kelurahan.

Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 7 Tahun 2012 wilayah desa dibentuk lagi 38 desa dari 228 desa menjadi 266 desa dan 12 kelurahan.

Berikut ini adalah Foto para Pribadi Wajid yang pernah memimpin Kabupaten Timor Tengah Selatan :

Comments